Pansus Penanganan Konflik Sosial, Gelar Konsultasi  Ke Kementrian Hukum dan HAM RI  

Dilihat : 5138 Kali, Updated: Jumat, 28 Juni 2019
Pansus Penanganan Konflik Sosial,  Gelar Konsultasi  Ke Kementrian Hukum dan HAM RI   

 

            Humas_Setwan – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Banyumas, menggelar konsultasi guna pendalaman Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), di Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Selasa (18/6). Pada kesempatan itu, hadir seluruh anggota Pansus yang  diketuai oleh Sardi Susnto, SPI.

            Sardi bersama rombongan, diterima langsung oleh Direktur Pelayanan Komunikaasi Ditjen HAM, Kasubid Wilayah I, Kasubid Wilayah II, Kasubid Wilayah III dan Kasubid Wilayah IV. Acara pun dimulai dengan pembukaan oleh Direktur Yankomas, sekaligus menerima rombongan Pansus DPRD Banyumas.

            Dalam sambutannya, Direktur Yankomas mengucapkan selamat datang kepada seluruh rombongan atas kedatangannya di Kementrian Hukum dan HAM RI. Ia berharap, agar seluruh rombongan mampu mengambil poin-poin penting yang ada dalam pertemuan tersebut.

            Sedangkan Sardi, selaku ketua rombongan, turut menyampaikan maksud dan tujuannya yakni, untuk berkonsultasi seputar pendalaman materi dalam rangka pembuatan Perda Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Banyumas.

            Dalam pemaparannya, Direktur Yankomas menyampaikan beberapa materi seperti, data tindak  lanjut komunikasi berdasarkan locus pelanggaran HAM bulan Januari –September 2018, yakni: terendah Maluku (2), tertinggi DKI Jakarta (135). Sedangkan Provinsi Jateng berada di tengah dengan jumlah 51.

            Selain itu, ia menyampaikan, Kemenkumham sudah mempunyai aplikasi SIMASHAM yang berada di masing-masing Kanwil  yang bertugas memonitor pengaduan HAM. Hal ini berkaitan dengan tugas Ditjen HAM yang memiliki fungsi mengskoring, meninjau dan memberikan rekomendasi kemana konflik dapat diselesaikan.

            Ia menambahkan, dalam penanganan konflik sosial, penyelesaian konflik harus mengutamkan mediasi dan musyawarah yang baik. Hal ini bertujuan agar dapat meminimalisir masalah agar tidak  masuk ke ranah hukum yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan.

            “Apabila ada konflik yang terjadi di masyarakat dan tidak dapat diselesaikan maka dapat dilimpahkan ke Pemerintah  Pusat,” katanya.

            Ia menjelaskan, di masing-masing wilayah telah tersedia Tim  Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Pembangunan Hukum kedepan, ialah apabila terjadi pelanggaran hokum yang sifatnya ringan tidak perlu diselesaikan secara hokum cukup diselesaikan dengan mediasi,

Komentar