DPRD KABUPATEN CIAMIS LAKUKAN STUDY BANDING KE DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Penerimaan Kunjungan Tamu dari DPRD Kabupaten Ciamis yang berlangsung pada hari Senin (25/10) di Kantor DPRD Kabupaten Banyumas berlangsung dengan tertib. 

Tempat Kegiatan: Ruang Rapat Paripurna

Tanggal Kegiatan: 2021-10-25

Peserta:

1. H.Ahmad Darisun (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas)

2. Ir. Budiyono (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas)

3. Suswanto,ST (Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Banyumas)

4. Sopwan Ismail (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciamis)

5. H. Trian Slamet Triyana ,ST (Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Ciamis)

6. Anggota DPRD Kabupaten Ciamis (18 Orang)

Narasumber: Suswanto,ST (Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Banyumas )

Kutipan Narsum:

di kabupaten banyumas terkait dengan skala prioritas kebijakan pembangunan terkait dengan kondisi pandemic yang sedang di hadapi memang mengalami dampak yang luar biasa terkait dengan anggaran yang di infrastruktur di bidang pekerjaan umum mengalami penurunan 50%, sehingga harus ada reorientasi terkait dengan apa yang harus dikerjakan yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat. Di Komisi II DPRD Kabupaten Banyumas lebih focus kepada menangani persoalan sarana infrastruktur terutama di pemeliharaan. Karena ruas jalan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten banyumas cukup Panjang ribuan kilo meter. Biasanya sebelum pandemic datang pada tahun 2019 terget tahunan menangani sekitar 115-120 KM pertahun anggaran dampak pandemic di tahun 2020 tidak dapat mencapai 50% hanya tercapai 60 KM, sehingga di fokuskan pada pengguna anggaran pada dapat terpeliharanya akses jalan untuk aktivitas kegiatan masyarakat yang menjadi skala prioritas utama. Di masa pandemic kabupaten banyumas mendapatkan dana pinjaman dari pusat yaitu dana PEN di banyumas tersebut harus diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan strategis yang memiliki nilai pengembalian modal. Pada tahun 2020 silam terpotong dana yang cukup besar dan itu ada di bagian infrastruktur di Pekerjaan umum sehingga sudah banyak yang masuk ke skala prioritas menjadi downgrade menjadi tidak prioritas karena kebutuhan yang lebih mendesak lebih banyak. Di tahun 2021 masih sama, di perencanaan tahun 2022 mendatang lebih parah karena asumsi pendapatan akan menurun, sampai kondisi hari ini infrastruktur kabupaten banyumas khusus jalan baru bisa merawat kurang lebih 65% kondisi jalan di Kabupaten Banyumas yang kondisi layak jalan yang dapat diurus karena keterbatasan anggaran.

Kutipan Peserta:

Kutipan Anggota DPRD:

Terkait dengan kebijakan sampah di kabupaten banyumas , secara ketentuan di Kabupaten Banyumas sebetulnya dari tahun 2018 tidak memiliki TPA karena harus sudah ditutup. Sehingga pada tahun 2018, pemerintah kabupaten banyumas mengalami krisis sampah dimana sampah berlimpah sementara kabupaten banyumas tidak memiliki TPA pemerintah kabupaten banyumas sempat melobby pihak ketiga untuk dapat nitip sampah dulu saking pada saat itu terbatas untuk TPA. Dari kondisi tersebut, di tahun 2019 pemerintah daerah sampai dengan 2021 awalnya dibuat hangar atau tempat pembuangan sampah baru tersedia 6 unit dan sampai hari ini sudah diangka 23 unit yang tersebar di 27 kecamatan di kabupaten banyumas. Di kabupaten banyumas hangar dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Di tahun 2020, Kabupaten banyumas mendapatkan bantuan 7 unit hangar dari kementerian Pekerjaan Umum dn ghibah berupa Tempat Pembuangan Akhir berbasis Lingkungan Edukasi (TPABLE) yang ada di Pekaja wilayah Banyumas yang saat ini berada di dalam proses tahap akhir konstruksi dan perakitan peralatan. TPABLE tersebut mengerjakan sampah yang asumsi sisa hangar tersebut nantiny akan dikirim ke TPABLE untuk di proses pemusnahan menjadi abu, diperkirakan pekerjaan TPABLE di akhir tahun ini sudah selesai.

Tujuan Kegiatan:

Study Komperensi Materi tentang koordinasi terkait skala prioritas pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program pengelolaan persampahan (lingkungan hidup)